TRENDSULTRA.ID, WANGGUDU- Anggota DPRD Konawe Utara (Konut) dari Fraksi partai Gerindra, Samir, menyoroti keras berbagai persoalan yang terus membayangi sektor pertambangan di Kabupaten Konawe Utara.
Ia menyebut bahwa sepanjang tahun ini, aktivitas pertambangan justru semakin memunculkan problem serius, mulai dari kerusakan lingkungan, perambahan kawasan hutan, hingga minimnya pemberdayaan masyarakat lokal.
Samir menilai bahwa praktik pertambangan yang tidak terkendali telah memperparah kerusakan ekosistem, merusak tutupan hutan, dan mengancam keberlanjutan lingkungan hidup yang selama ini menjadi penyangga utama kehidupan masyarakat.
“Kerusakan lingkungan di Konawe Utara sudah pada titik yang mengkhawatirkan. Pembukaan lahan tanpa kendali, sedimentasi sungai, serta perambahan kawasan hutan terjadi nyaris tanpa pengawasan yang memadai,” katanya
Lebih jauh, ia juga menyoroti lemahnya komitmen sebagian pemilik IUP dalam pemberdayaan masyarakat lokal. Menurutnya, kehadiran industri tambang seharusnya membuka peluang bagi kontraktor lokal, tenaga kerja lokal, serta UMKM daerah. Namun yang terjadi, masyarakat justru ditinggalkan dalam posisi marginal.
“Yang paling menyedihkan, potensi sumber daya alam yang begitu besar belum benar-benar dirasakan masyarakat. Banyak perusahaan hanya memikirkan keuntungan jangka pendek, mengabaikan kewajiban pemberdayaan lokal, dan gagal memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan warga,” ujarnya
Ia mendesak pemerintah pusat dalam hal ini Menteri ESDM RI, Pemerintah Daerah dan Penegak Hukum untuk melakukan evaluasi menyeluruh, menindak tegas perusahaan yang melanggar aturan, serta memastikan pengelolaan tambang sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya pemanfaatan sumber daya alam demi kemakmuran rakyat.
“Daerah ini tidak boleh terus menjadi korban eksploitasi. Kita butuh keberanian, ketegasan, dan komitmen bersama untuk memastikan bahwa tambang bukan hanya menguntungkan investor, tetapi juga menghadirkan keadilan ekonomi bagi masyarakat Konawe Utara,” tegasnya
Dengan refleksi ini, Samir berharap semua pemangku kepentingan dapat bergerak lebih serius menegakkan aturan, menjaga lingkungan, dan mengembalikan marwah pembangunan daerah yang berpihak kepada rakyat.
“DPR RI Dan Kementrian ESDM mesti mendengarkan keluhan masyarakat Konawe Utara agar mendapat ruang yang adil dan di permudah dalam pemberdayaan baik kegiatan usaha pertambangan dan tenaga kerja,” ujarnya
Penulis: Redaksi
